Menu

Mode Gelap
 

Politik & Pemerintahan · 27 Jul 2022 14:50 WIB ·

Jusuf Kalla : PMI Harus Tampil Ke Depan dan Menjadi Solusi Persoalan Kemanusiaan di Masa Mendatang


 Ketua Umum PMI Jusuf Kalla Perbesar

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla

HarianMakassar.com, Jakarta – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta kesiapan organisasi kemanusiaan tersebut untuk bersiap menjadi solusi dalam menghadapi isu besar bencana kemanusiaan yang akan dihadapi di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan JK usai membuka mukernas PMI yang dihadiri oleh seluruh pengurus PMI se Indonesia baik melalui offline maupunu online.

“PMI harus tampil ke depan dan menjadi bagian dari solusi persoalan kemanusiaan yang akan dihadapi di masa yang akan datang,” kata JK di Hotel Luwansa Jakarta, Rabu, 27 Juli 2022.

Dalam kesempatan tersebut, JK kembali menyebutkan tiga bencana besar yang akan terjadi di masa mendatang dan berdampak langsung pada kemanusiaan.

Pertama, Covid-19 yang variannya terus berkembang. Tak heran jika dalam tiga hari terakhir, data Covid-19 di seluruh dunia mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia. Yang kedua, lanjut JK, adalah perubahan iklim yang menjadi pemicu terjadinya bencana alam.

“Di Eropa saat ini banyak yang meninggal karena suhunya naik lebih dari 40 derajat. Kemudian di beberapa negara juga terjadi kebakaran akibat suhu yang tinggi,” sebut JK.

Jusuf Kalla buka Mukernas PMI di Jakarta

Kemudian yang ketiga adalah konflik baik dalam negara maupun antar negara. JK berpendapat ketiga hal itu berpengaruh langsung pada manusia dengan segala implikasinya. “Makanya sekali lagi kita harus siap tampil ke depan untuk itu. Karena itu PMI harus meningkatkan kemampuan di level kepengurusan, sukarelawan maupun para staf profesional,” tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa secara natural isu kemanusiaan akan menjadi isu universal dan isu global. Itu yang menjadi alasan gerakan palang merah internasional mendorong kesiapan national society, seperti PMI, untuk meningkatkann kapasitas dan mampu bekerjasama dengan memanfaatkan sumber daya global.

“Dampaknya adalah bahwa kerja sama internasional akan semakin terbuka dalam mengatasi berbagai isu kemanusiaan,” terang JK.

Sebagai organisasi nasional yang bergerak untuk kemanusiaan, JK bersyukur sebab PMI masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia utamanya dalam melakukan gerakan kemanusiaan. Sehingga JK mengingatkan untuk menjaga kepercayaan tersebut. Ia tidak menginginkan siapapun orang PMI yang terganjal masalah hukum karena tidak profesional dalam menjalankan amanah di PMI.

“Kita harus berkaaca pada ACT yang terkena masalah hukum karena dana yang dikumpulkan justru digunakan untuk maksud yang lain,” katanya lagi.

“Olehnya itu, pengelolaan dana bantuan, donasi dan sumbangan bencana harus kita jaga setransparan mungkin serta termasuk akuntabilitasnya,” imbuhnya.

Bagi JK, PMI tidak mungkin bisa menjalankan seluruh tugas kemanusiaan tanpa bantuan dari masyarakat. Sehingga ia mengimbau kepada seluruh pengurus PMI disemua tingkatan untuk menjaga hubungan dengan semua pihak, seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, eksekutif hingga legislatif.

“Itu semua adalah mitra kita semua dan kita harus menjalin dan menjaga hubungan baik dengan mereka,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 96 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Perkuat Ketahanan Pangan, Pemprov Sulsel Gandeng GGP Lampung Kembangkan Tanaman Pisang

22 September 2023 - 09:30 WIB

Bangun Semangat Spritual, Asri Caleg Gerindra Gelar Doa & Zikir Bersama Tim

14 September 2023 - 23:02 WIB

Disambut Secara Adat, Pj Gubernur Bahtiar Minta Dukungan Pemda dan Masyarakat Bone Jalankan Tugas

11 September 2023 - 07:16 WIB

Gelar Apel Pagi, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Sampaikan 3 Instruksi Presiden Joko Widodo

8 September 2023 - 14:56 WIB

Akhiri Masa Pengabdian, Naoemi Octarina: Saya Minta Maaf Jika ada Kesalahan Selama Memimpin PKK dan Dekranasda

5 September 2023 - 14:55 WIB

Buka Akses Wilayah Terisolir, Gubernur Andi Sudirman Resmikan Ruas Bonglo – Pantilang di Luwu

31 Agustus 2023 - 07:45 WIB

Trending di Politik & Pemerintahan