Bulukumba, HarianMakassar.com – Saat ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang didukung Kementerian Kesehatan bersama USAID-Momentum melaksanakan program Integrasi Layanan Primer (ILP) berbasis siklus hidup
Lokus pendampingan Program ILP ini dilaksanakan di Puskesmas Bontobangun dan Pustu Bontoharu Kecamatan Rilau Ale yang dimulai sejak November 2023 yang lalu.
Dalam program ILP ini semua warga, baik balita, remaja, dan Lansia yang datang di Puskesmas, Pustu dan Posyandu akan discreening terkait kondisi kesehatannya, sehingga bisa diketahui kondisi kesehatan atau riwayat penyakit setiap warga.
Data ini akan terus diupdate secara digital, sehingga memudahkan petugas kesehatan untuk melakukan pencegahan atau mengantisipasi terjadinya penyakit yang lebih kronis.
Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, tim Kemenkes bersama USAID-Momentum melakukan peninjauan langsung ke lokus dampingan pada 15-16 Mei 2024.
Senior Program Manager USAID MOMENTUM Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Salwa Mochtar, MARS mengatakan replikasi program ILP ini minimal diterapkan di 10 Puskesmas di Kabupaten Bulukumba.
Tidak hanya di Puskesmas, tapi Salwa Mochtar berharap layanan Pustu dan Posyandu juga harus disiapkan seperti infrastruktur, kebutuhan Bahan Medis Habis Pakai dan pelatihan kader.
“Kita juga berharap ada kolaborasi lintas sektor seperti Dinas PMD dan Pokja PKK,” ungkapnya.
Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf mengapresiasi kunjungan tersebut yang juga dihadiri langsung oleh Chief of Party USAID Momentum Maryjane Lacoste.
Andi Utta sapaan akrab bupati mengatakan program ILP ini sejalan dengan upaya membangun masyarakat yang sehat sehingga lebih produktif.
Andi Utta mengajak untuk membangun budaya masyarakat yang sehat dengan mengubah cara pandang, dan perilaku masyarakat untuk lebih peduli pada Perilaku Hidup Sehat.
“Integrasi layanan kesehatan ini sangat penting kita wujudkan sebagai bagian dari transformasi pelayanan yang fokus pada aspek promotif dan preventif,” pintanya.
Untuk diketahui USAID Momentum bersama dengan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten akan melakukan studi implementasi di beberapa kabupaten untuk mendapatkan jawaban atau solusi terkait isu-isu pelaksanaan model ILP.
Studi implementasi ini meliputi 4 topik: telehealth antara puskesmas dan pustu-posyandu di Kabupaten Manggarai Barat, jaringan pelayanan pemerintah-swasta di Kabupaten Serang, supervisi fasilitatif di Kabupaten Deli Serdang, dan insentif kader berbasis kinerja di Kabupaten Bulukumba. (*)
