Menu

Mode Gelap
 

Nasional · 24 Mei 2022 07:58 WIB ·

Ini Penjelasan Dirjen Dukcapil Soal Pencatatan Nama Minimal Dua Kata di KTP


 Dirjen Dukcapil Perbesar

Dirjen Dukcapil

HarianMakassar.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.

“Sehingga memberikan manfaat untuk pedoman pencatatan nama, penulisan nama pada dokumen kependudukan, dan meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan,” papar Dirjen Zudan di Jakarta, Senin (23/5/2022).

Selain itu, memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak konstitusional dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Dirjen Zudan memang sangat bersemangat mensosialisasikan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini.

Dirinya menekankan bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan mesti sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Antara lain syaratnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 karakter termasuk spasi dan nama paling sedikit dua kata,” jelasnya.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan anak dalam pelayanan publik lainnya. Zudan memberi contoh saat pendaftaran sekolah.

Ketika si anak diminta guru menyebutkan namanya, dalam pembuatan ijazah, paspor dan lain sebagainya.

“Jika ada nama orang hanya satu kata, disarankan, diimbau untuk minimal dua kata, namun jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh,” tukasnya.

Hal ini hanya bersifat imbauan dan namanya tetap bisa dituliskan dalam dokumen kependudukan.

Alasan minimal dua kata adalah lebih dini dan lebih awal memikirkan, mengedepankan masa depan anak, contoh ketika anak mau sekolah atau mau ke luar negeri untuk membuat paspor minimal harus dua suku kata, nama harus selaras dengan pelayanan publik lainnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Presiden Joko Widodo Terima Kunjungan Kehormatan Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic di Istana Negara

24 Mei 2022 - 07:44 WIB

Pemuda Asal Sulsel ini Mengajak Dunia Bersolidaritas Dalam Demokrasi Forum Internasional

28 April 2022 - 15:06 WIB

21 April 1879 : Tokoh Pelopor Kebangkitan Perempuan Pribumi, RA Kartini Lahir

21 April 2022 - 07:07 WIB

Kejagung Tetapkan 4 Orang Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng

20 April 2022 - 08:27 WIB

Pemerintah Menetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama Idulfitri 1443 H

7 April 2022 - 08:54 WIB

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah ASEAN Para Games 2022

23 Maret 2022 - 14:43 WIB

Trending di Ekonomi